Utang Tidak Dibayar: Bisakah Dilaporkan ke Polisi?

Utang tidak dibayar: batas wanprestasi dan penipuan menurut KUHP baru

Uang sudah dipinjam, jatuh tempo lewat berbulan-bulan, pesan tidak dibalas. Pertanyaan yang muncul hampir selalu sama: bisakah orangnya dilaporkan ke polisi?

Jawaban jujurnya: melaporkan boleh, tetapi tidak membayar utang saja bukan tindak pidana. Laporan semacam itu umumnya berhenti sebelum sampai pengadilan. Yang menentukan bukan besarnya utang atau lamanya menunggak, melainkan satu hal: ada tidaknya kecurangan sejak awal.

Dasarnya: tidak ada penjara karena tidak mampu bayar

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan atas dasar ketidakmampuan memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Ketentuan ini melindungi orang yang benar-benar tidak mampu, bukan orang yang menipu. Gagal bayar karena usaha bangkrut, kehilangan pekerjaan, atau musibah adalah persoalan perdata — dan jalurnya gugatan wanprestasi, bukan laporan polisi.

Kapan utang berubah menjadi perkara pidana

Perkara utang dapat masuk ranah pidana bila sejak awal ada unsur kecurangan. Sejak 2 Januari 2026, dasarnya adalah KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dugaan Pasal Yang harus dibuktikan
Penipuan Pasal 492 UU 1/2023
(dahulu Pasal 378 KUHP lama)
Sejak awal menggerakkan orang menyerahkan uang dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Niat jahatnya sudah ada sebelum uang diserahkan.
Penggelapan Pasal 486 UU 1/2023
(dahulu Pasal 372 KUHP lama)
Barang atau uang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah, lalu dialihkan atau dipakai untuk kepentingan sendiri di luar yang diperjanjikan.
Penipuan daring Pasal 28 ayat (1) UU ITE Menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Berjalan terpisah dari KUHP.

Ancaman pidana untuk penipuan dan penggelapan dalam KUHP baru tetap paling lama empat tahun penjara, dengan pilihan pidana denda yang jauh lebih tinggi daripada KUHP lama.

Garis pemisahnya: niat, dan kapan niat itu muncul

Ini inti seluruh persoalan, dan yang paling sering salah dipahami.

Perdata — wanprestasi Pidana — penipuan
Saat meminjam, peminjam memang berniat membayar Saat meminjam, sudah tidak ada niat membayar
Gagal bayar karena keadaan berubah Keadaan dibuat seolah-olah baik agar uang diserahkan
Identitas, pekerjaan, dan jaminan benar adanya Memakai identitas, jabatan, atau jaminan palsu
Masih dapat dihubungi, walau menunda Menghilang, berganti nomor, mengalihkan aset

Perhatikan bahwa semua pembeda itu menunjuk ke keadaan pada saat uang diserahkan, bukan pada perilaku setelahnya. Orang yang awalnya jujur lalu menunggak tetap berada di ranah perdata, betapapun menjengkelkannya.

Jalur perdata: yang sebenarnya mengembalikan uang Anda

Pidana menghukum orang. Perdata mengembalikan uang. Bila tujuan Anda adalah uangnya kembali, jalur perdatalah yang bekerja.

Dasarnya Pasal 1243 KUH Perdata: pihak yang lalai memenuhi perjanjian wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Gugatan wanprestasi dapat menuntut pembayaran pokok utang sekaligus ganti rugi, dan bila ada jaminan, pelaksanaannya dapat dimintakan melalui pengadilan.

Unsur, contoh, dan cara menuntutnya kami uraikan lengkap di panduan wanprestasi. Pembahasan serupa dari sudut pertanyaan “apakah gagal bayar bisa dipidana” ada di artikel ini.

Risiko melapor ketika unsurnya tidak terpenuhi

Banyak orang mengira melapor ke polisi tidak merugikan, paling-paling tidak ditindaklanjuti. Itu tidak sepenuhnya benar.

  • Waktu terbuang. Laporan yang tidak memenuhi unsur dapat berbulan-bulan di tahap penyelidikan, sementara tenggat gugatan perdata berjalan terus.
  • Posisi tawar melemah. Pihak lawan mengetahui laporan itu lemah, dan kesediaannya berdamai justru berkurang.
  • Risiko laporan balik. Laporan yang dibuat tanpa dasar berpotensi berbalik menjadi perkara pencemaran nama baik atau laporan palsu.

Karena itu langkah pertama yang tepat bukan memilih jalur, melainkan memeriksa bukti lebih dulu: bagaimana uang diserahkan, apa yang dikatakan saat itu, dan apakah ada keterangan yang terbukti tidak benar.

Yang perlu Anda siapkan

  1. Perjanjian utang piutang, kuitansi, atau bukti transfer
  2. Percakapan saat peminjaman — di sinilah niat awal biasanya terbaca
  3. Bukti penagihan yang sudah Anda lakukan beserta tanggalnya
  4. Identitas dan keterangan yang diberikan peminjam saat itu
  5. Jaminan, bila ada, beserta dokumennya

KUHP baru tidak hanya mengubah pasal penipuan dan penggelapan. Dua perubahan lain yang sering bersinggungan dengan perkara sehari-hari: ketentuan perzinaan dan kohabitasi yang kini hanya dapat diadukan oleh empat pihak, dan pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana — termasuk CV.

Satu hal yang kerap menyusul laporan semacam ini: Anda atau pihak lain dipanggil ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Sejak KUHAP baru berlaku, saksi berhak didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan — hak yang dulu tidak dimilikinya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah utang di bawah sepuluh juta bisa dilaporkan?

Besarnya utang tidak menentukan. Yang menentukan adalah ada tidaknya unsur penipuan atau penggelapan. Utang kecil dengan tipu muslihat tetap dapat dipidana; utang besar tanpa unsur itu tetap perkara perdata.

Peminjam menghilang dan ganti nomor, apakah itu penipuan?

Belum tentu. Menghilang adalah perilaku setelah utang terjadi, sedangkan penipuan dinilai dari niat pada saat uang diserahkan. Menghilang dapat menjadi petunjuk, tetapi bukan bukti yang berdiri sendiri.

Bagaimana jika pembayarannya memakai cek kosong?

Pemakaian cek kosong sebagai alat pembayaran berpotensi masuk unsur penipuan, karena ada keterangan tidak benar yang menggerakkan pihak lain menyerahkan sesuatu. Perlu diperiksa kasus per kasus.

Apakah bisa menempuh perdata dan pidana sekaligus?

Secara hukum dimungkinkan bila unsur keduanya memang terpenuhi. Namun menjalankan dua jalur sekaligus menuntut biaya dan waktu yang tidak sedikit, sehingga perlu dipertimbangkan matang sesuai tujuan Anda.

Piutang macet? Pilih jalurnya sebelum melangkah, bukan sesudah.

Salah memilih antara perdata dan pidana memakan waktu berbulan-bulan dan melemahkan posisi tawar Anda. Kami membantu memeriksa bukti yang Anda miliki, menilai apakah unsur penipuan atau penggelapan terpenuhi, lalu menempuh jalur yang paling mungkin mengembalikan uang Anda — termasuk upaya damai bila itu yang paling masuk akal.

Konsultasikan via WhatsApp

IHW Lawyer
WhatsApp/Telepon: 0812-1203-9060  |  Email: info@ihwlawyer.com
Jam layanan: Senin–Jumat, 09.00–17.00 WIB

Artikel ini disusun berdasarkan keadaan hukum per 17 Oktober 2026. Uraian di sini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.