-
Gugatan PHI: Prosedur, Biaya, dan Kapan Perlu Pengacara Ketenagakerjaan
Ringkasan jawaban: Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) diajukan setelah bipartit dan mediasi atau konsiliasi gagal, dengan melampirkan risalahnya. Gugatan diajukan ke PHI yang wilayahnya meliputi tempat pekerja bekerja. Perkara dengan nilai gugatan di bawah Rp150 juta tidak dikenai biaya.…
-
PHK Sepihak: Langkah Hukum dari Bipartit, Mediasi Disnaker, hingga Gugatan PHI
Catatan pembaruan 17 November 2026. Versi sebelumnya bersandar pada Pasal 151, 153, dan 157A UU 13/2003 serta Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. Ketiga pasal itu sudah dicabut sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku pada 28 Oktober 2026. Kabar baiknya bagi pekerja:…
-
Pengacara Perceraian di Jakarta: Panduan Biaya, Prosedur, dan Cara Memilih
Memutuskan untuk bercerai jarang menjadi keputusan yang diambil dalam semalam. Biasanya ada proses panjang sebelumnya — percakapan yang buntu, upaya damai yang gagal, dan akhirnya kesadaran bahwa rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Ketika titik itu tiba, pertanyaan praktis langsung…
-
Cara Menghitung Pesangon PHK Terbaru, Lengkap dengan Contoh Simulasi
Catatan pembaruan 12 November 2026. Versi sebelumnya menyatakan undang-undang baru belum diundangkan sehingga perhitungan lama masih berlaku, dan memuat tabel faktor pengali dari PP 35/2021 yang mencantumkan angka 0,5 kali dan 1,75 kali. Keduanya keliru. UU Nomor 27 Tahun 2026…
-
PKWT dan PKWTT: Perbedaan, Batas Waktu Kontrak, dan Uang Kompensasi
Catatan pembaruan 12 November 2026. Versi sebelumnya menyatakan undang-undang baru belum diundangkan sehingga batas lima tahun masih berlaku. Pernyataan itu keliru. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003 seluruhnya. Seluruh rujukan pasal di…
-
Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Contoh, dan Cara Menuntut Ganti Rugi
Ringkasan jawaban: Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya: sama sekali tidak melaksanakan, terlambat, keliru, atau melakukan hal yang dilarang perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan/atau ganti rugi berupa biaya, kerugian,…