Perkara kekerasan dalam rumah tangga selesai. Pelaku dihukum. Korban pulang dengan putusan di tangan, luka yang belum sembuh, tagihan rumah sakit yang belum lunas, dan pekerjaan yang terlanjur hilang. Negara menghukum pelaku, tetapi tidak satu rupiah pun mengalir ke korban.
Pola itu berubah sejak 2 Januari 2026.
Dulu hanya untuk korban kejahatan tertentu
Restitusi, yaitu ganti rugi yang dibayar oleh pelaku kepada korban, sebenarnya sudah lama dikenal. Masalahnya, sebelum KUHAP baru, haknya tidak berlaku umum: pengaturannya tersebar dan terbatas pada jenis tindak pidana tertentu.
Korban tindak pidana biasa hanya punya satu jalan, yaitu Pasal 98 KUHAP lama, yang memungkinkan gugatan ganti kerugian digabungkan ke dalam perkara pidana yang sedang diperiksa. Di atas kertas praktis. Dalam praktik, mekanisme itu lemah. Penelitian atas penerapannya mencatat ruang lingkupnya tidak jelas dan cenderung terbatas pada kerugian materiil, prosedurnya tidak dirinci sehingga praktisi sendiri berbeda pendapat, dan pemanfaatannya rendah karena banyak korban tidak tahu haknya atau khawatir sidang jadi berlarut. Pasal 99 bahkan menyebut, bila gugatan tidak diterima, putusan hanya memuat penetapan penggantian biaya.
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa KUHAP baru memperluas hak korban atas restitusi sehingga tidak lagi terbatas pada tindak pidana tertentu. Itulah inti perubahannya.
Apa yang sekarang bisa dituntut
Pasal 178 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan secara ringkas: “Korban berhak mendapatkan Restitusi.” Ayat (2) merinci tiga bentuknya.
| Bentuk restitusi | Contoh dalam perkara KDRT |
|---|---|
| Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan | Penghasilan yang hilang selama korban tidak bisa bekerja; barang yang dirusak |
| Ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana | Penderitaan akibat kekerasan yang dialami |
| Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis | Biaya rumah sakit, visum, dan terapi psikologis |
Butir ketiga layak digarisbawahi. Biaya perawatan psikologis disebut tegas dalam undang-undang. Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, komponen inilah yang paling sering paling besar dan paling sulit ditagih sebelumnya.
Yang membuat hak ini bergigi
Sebuah hak tanpa cara menagih hanyalah pernyataan. Di sinilah KUHAP baru berbeda dari pendahulunya.
Pejabat wajib memberitahu. Pasal 179 ayat (1) mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Ayat (2) mewajibkan penyidik dan penuntut umum memfasilitasi penghitungannya. Korban tidak lagi harus kebetulan tahu.
Harta pelaku bisa disita lebih dulu. Pasal 179 ayat (4) memungkinkan penyidik menyita harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi, dengan izin ketua pengadilan negeri. Ini ketentuan paling praktis dalam seluruh bab tersebut: pelaku tidak bisa mengosongkan rekening sambil menunggu vonis.
Ada tenggat dan ada akibatnya. Pasal 181 menetapkan restitusi dibayar paling lama 30 hari sejak salinan putusan diterima. Bila tidak dibayar, korban atau ahli warisnya memberitahu pengadilan, pengadilan mengeluarkan peringatan tertulis, dan hakim dapat memerintahkan jaksa melelang sita jaminan. Bila hartanya tidak cukup, terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi pidana pokoknya. Untuk korporasi, sanksinya dapat berupa penutupan sebagian tempat usaha atau pencabutan izin usaha.
Bila pelaku benar-benar tidak mampu. Pasal 183 ayat (1) menyatakan korban berhak mendapatkan kompensasi, dan ayat (3) menegaskan kompensasi diberikan oleh negara dalam hal pelaku tidak dapat membayar restitusi. Jadi ketidakmampuan pelaku bukan lagi akhir cerita.
Kapan diajukan
Ada dua jalur dalam Pasal 144, yang memuat daftar hak korban:
- Melalui tuntutan, yaitu restitusi diajukan dan dihitung selama perkara berjalan, lalu diputus bersama perkara pokoknya.
- Melalui penetapan pengadilan, yang diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Jalur pertama hampir selalu lebih baik. Penghitungan difasilitasi penyidik dan penuntut umum, dan yang terpenting, penyitaan jaminan menurut Pasal 179 ayat (4) baru mungkin dilakukan selama penyidikan masih berjalan. Menunggu sampai perkara inkracht sering berarti tidak ada lagi harta yang bisa dikejar.
Konsekuensinya jelas: keputusan menuntut restitusi perlu diambil di awal, bukan setelah vonis dibacakan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah restitusi sama dengan menggugat perdata?
Tidak. Restitusi diperiksa di dalam perkara pidana yang sedang berjalan, tanpa perlu mendaftarkan gugatan perdata tersendiri dan tanpa menunggu pidananya selesai.
Bagaimana bila terdakwa akhirnya dibebaskan?
Pasal 180 mengatur restitusi dikembalikan kepada pelaku dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
Apakah korban KDRT bisa menuntut restitusi sekaligus bercerai?
Bisa, karena keduanya berjalan di jalur berbeda: restitusi di perkara pidana, perceraian di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Keduanya justru sebaiknya dirancang bersama sejak awal.
Siapa yang menghitung nilainya?
Pasal 179 ayat (2) mewajibkan penyidik dan penuntut umum memfasilitasi penghitungan. Meski begitu, korban tetap perlu menyiapkan buktinya sendiri: kuitansi pengobatan, slip gaji, dan surat keterangan dokter atau psikolog.
Apakah ahli waris bisa menuntut bila korban meninggal?
Pasal 181 ayat (3) menyebut korban atau ahli warisnya dalam hal restitusi tidak dibayar, sehingga ahli waris diakui sebagai pihak yang berkepentingan.
Bacaan terkait
Perkara pidana yang berujung restitusi hampir selalu dimulai dari pemeriksaan di kepolisian. Bila Anda korban yang hendak melapor, pahami lebih dulu hak Anda ketika dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan bila kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga, pertimbangkan sejak awal bagaimana perkara pidana ini berkaitan dengan rencana perceraian Anda.
Jangan tunggu vonis untuk memikirkan pemulihan
Bukti kerugian paling mudah dikumpulkan ketika peristiwanya masih segar, dan harta pelaku paling mungkin disita ketika penyidikan masih berjalan. Dua-duanya menyempit seiring waktu.
IHW Lawyer dapat menghitung nilai restitusi Anda, menyiapkan bukti pendukungnya, mengajukan permohonan penyitaan jaminan, dan mendampingi Anda sampai pembayarannya benar-benar diterima. Hubungi kami melalui WhatsApp dengan menyebutkan jenis perkara dan tahapannya saat ini.
