Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Risiko yang Belum Disadari Perusahaan

Pidana korporasi dalam KUHP baru: perusahaan kini subjek tindak pidana, termasuk CV dan firma

Selama ini banyak pemilik usaha bekerja dengan satu anggapan: kalau terjadi masalah hukum, yang berhadapan dengan aparat adalah orangnya — direktur, manajer, atau karyawan yang bersangkutan. Perusahaan dianggap sebagai wadah, bukan pelaku.

Sejak 2 Januari 2026, anggapan itu tidak lagi berlaku.

Korporasi kini subjek tindak pidana

Pasal 45 ayat (1) KUHP baru: “Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.”

Sebelumnya, pemidanaan korporasi hanya diatur tersebar di undang-undang sektoral tertentu. Sekarang ia menjadi asas umum dalam hukum pidana Indonesia, berlaku lintas jenis tindak pidana.

Yang perlu diperhatikan adalah cakupannya. Pasal 45 ayat (2) tidak berhenti pada perseroan terbatas. Yang termasuk korporasi meliputi:

  • Perseroan terbatas
  • Yayasan dan koperasi
  • Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
  • Perkumpulan, baik berbadan hukum maupun tidak
  • Firma dan persekutuan komanditer (CV)

Poin terakhir itu sering luput. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah memilih CV karena dianggap lebih sederhana dan berisiko rendah. Dalam kerangka KUHP baru, CV sama-sama dapat menjadi subjek tindak pidana. Perbandingan bentuk badan usaha dari sisi lain kami bahas di jasa pendirian PT.

Kapan perbuatan seseorang menjadi perbuatan perusahaan

Pasal 46 memberi ukurannya. Tindak pidana dianggap dilakukan korporasi bila dilakukan oleh:

  • Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi; atau
  • Orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi,

sepanjang berada dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Perhatikan frasa “hubungan lain”. Jangkauannya melampaui karyawan tetap — dapat mencakup mitra, agen, atau pihak ketiga yang bertindak demi kepentingan perusahaan. Inilah yang membuat pengawasan terhadap rantai pihak ketiga menjadi persoalan hukum, bukan sekadar persoalan operasional.

Hukumannya: denda, dan dua belas pidana tambahan

Pasal 119 menentukan pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda. Besarannya mengikuti kategori yang ditentukan pada tiap tindak pidana, dengan tangga kategori pada Pasal 79 yang membentang dari Rp1.000.000 (kategori I) sampai Rp50.000.000.000 (kategori VIII).

Tetapi denda sering bukan bagian yang paling memberatkan. Pasal 120 mengatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi:

Bersifat memulihkan Bersifat membatasi usaha
Membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan
Memperbaiki akibat tindak pidana
Melaksanakan kewajiban yang dilalaikan
Memenuhi kewajiban adat
Membiayai pelatihan kerja
Perampasan barang atau keuntungan hasil tindak pidana
Pengumuman putusan pengadilan
Pencabutan izin tertentu
Larangan permanen melakukan perbuatan tertentu
Penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha
Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha
Pembubaran korporasi

Pencabutan izin, penutupan tempat usaha, dan pembekuan kegiatan dijatuhkan paling lama dua tahun. Dan bila korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan yang bersifat memulihkan, jaksa dapat menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan korporasi untuk memenuhinya.

Bagi sebagian besar perusahaan, penutupan usaha selama dua tahun jauh lebih mematikan daripada denda berapa pun.

Membubarkan perusahaan bukan jalan keluar

Satu perubahan yang perlu diketahui pemilik usaha: menurut pemberitaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, kewenangan penuntutan terhadap korporasi tidak gugur meskipun perusahaan dinyatakan pailit, berganti nama, digabungkan, atau dibubarkan.

Bila benar demikian, strategi lama — membubarkan badan usaha untuk memutus persoalan hukum — tidak lagi bekerja. Kami menandai poin ini sebagai informasi yang perlu dipastikan ke naskah resmi, karena naskah konsolidasi KUHP setelah perubahan 2026 belum tersedia untuk umum.

Yang sebaiknya dikerjakan perusahaan sekarang

  1. Petakan titik risiko. Bidang mana dalam kegiatan usaha Anda yang bersinggungan dengan ketentuan pidana — perizinan, lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan, atau perlindungan konsumen.
  2. Tertibkan kewenangan. Siapa boleh memutuskan apa, dan sampai batas mana. Pasal 46 bertumpu pada kedudukan fungsional, sehingga struktur yang kabur justru memperluas keterpaparan perusahaan.
  3. Periksa perjanjian dengan pihak ketiga. Frasa “hubungan lain” menjangkau mitra dan agen. Klausul kepatuhan dan hak audit menjadi perlindungan yang nyata.
  4. Bangun sistem kepatuhan yang terdokumentasi. Kebijakan tertulis, pelatihan, saluran pelaporan, dan catatan tindak lanjut — semuanya menjadi bahan pembelaan bila perkara terjadi.
  5. Tinjau anggaran dasar dan struktur organisasi. Perubahannya kami bahas di perubahan anggaran dasar perseroan.

Di luar pertanggungjawaban korporasi, dua perubahan KUHP baru yang kerap muncul dalam perkara sehari-hari: batas antara utang yang tidak dibayar dan penipuan, serta ketentuan perzinaan dan kohabitasi yang kini hanya dapat diadukan oleh empat pihak.

Dalam perkara korporasi, pengurus dan karyawan kerap lebih dulu dipanggil sebagai saksi sebelum ada seorang pun berstatus tersangka. Hak pendampingan advokat pada tahap itu kini diatur tegas dalam KUHAP baru.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pengurus tetap dapat dipidana secara pribadi?

Pertanggungjawaban korporasi tidak dengan sendirinya menghapus tanggung jawab orang yang melakukan perbuatannya. Keduanya dapat berjalan, bergantung pada fakta dan rumusan tindak pidana yang didakwakan.

Apakah CV juga bisa dipidana?

Ya. Pasal 45 ayat (2) secara tegas memasukkan firma dan persekutuan komanditer sebagai korporasi.

Apakah perusahaan bisa dipenjara?

Tidak. Pidana pokok bagi korporasi adalah denda. Yang membuatnya berat adalah pidana tambahan, termasuk penutupan tempat usaha dan pembubaran korporasi.

Apakah sistem kepatuhan menghapus tanggung jawab?

Tidak menghapus, tetapi relevan. Sistem kepatuhan yang berjalan nyata dan terdokumentasi menjadi dasar argumentasi bahwa perbuatan itu berada di luar kehendak dan pengendalian korporasi.

Risiko hukum perusahaan Anda bertambah, tanpa ada yang memberi tahu.

Ketentuan ini sudah berlaku sejak awal 2026, sementara banyak perusahaan belum meninjau apa pun. Kami membantu memetakan titik risiko pidana dalam kegiatan usaha Anda, menata kewenangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, serta menyusun sistem kepatuhan yang dapat dipertanggungjawabkan bila perkara benar-benar terjadi.

Konsultasikan via WhatsApp

IHW Lawyer
WhatsApp/Telepon: 0812-1203-9060  |  Email: info@ihwlawyer.com
Jam layanan: Senin–Jumat, 09.00–17.00 WIB

Artikel ini disusun berdasarkan keadaan hukum per 18 Oktober 2026 dan merujuk naskah UU 1/2023. Naskah konsolidasi setelah perubahan oleh UU 1/2026 belum tersedia untuk umum. Uraian di sini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.