Gaji di Bawah UMP: Sanksi Perusahaan dan Upaya Hukum Pekerja

Gaji di bawah UMP: sanksi pidana bagi perusahaan dan langkah hukum pekerja
Catatan pembaruan 12 November 2026. Versi sebelumnya menyatakan undang-undang baru belum diundangkan sehingga Pasal 88E dan Pasal 185 UU 13/2003 masih menjadi pegangan. Pernyataan itu keliru. UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003 seluruhnya. Tiga hal berubah: nomor pasalnya, bentuk ancaman pidananya, dan yang paling penting, kini ada pintu pengecualian yang sebelumnya tidak ada.

Satu catatan istilah lebih dulu. Yang sering disebut UMR sudah tidak dipakai lagi. Yang berlaku adalah upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, ditetapkan gubernur setiap akhir tahun, ditambah upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 137).

Larangannya masih tegas

Pasal 140 ayat (5) UU 27/2026: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Rumusannya sama persis dengan Pasal 88E ayat (2) yang dicabut. Larangan itu sendiri tidak berubah, dan tidak ada pengecualian yang bisa dipakai perusahaan untuk membayar lebih rendah begitu saja.

Tetapi sekarang ada pintu pengecualian

Ini perubahan yang paling perlu Anda ketahui, dan paling jarang dibahas. Pasal 140 ayat (6) sampai (8) membuka jalur yang tidak ada dalam aturan lama: perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum dapat mengajukan permohonan perkecualian kepada gubernur.

Jalur itu tidak bisa ditempuh sepihak. Permohonannya harus didasarkan pada kesepakatan bipartit dan audit eksternal, dan hasil keduanya wajib dilampirkan untuk ditetapkan gubernur. Perusahaan tidak dapat sekadar mengaku rugi: ia harus berunding dengan pekerja, membuka pembukuannya kepada auditor luar, dan mendapat penetapan gubernur.

Konsekuensi praktisnya: jika perusahaan Anda membayar di bawah upah minimum, tanyakan apakah ada penetapan gubernur. Jika tidak ada, pembayaran itu tetap melanggar Pasal 140 ayat (5). Jika ada, periksa apakah Anda benar ikut dalam kesepakatan bipartitnya.

Sanksi pidananya berubah bentuk

Hal Pasal 185 UU 13/2003 (dicabut) Pasal 288 UU 27/2026
Pidana penjara Paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun Paling lama 4 tahun, tanpa batas minimum
Denda Rp100 juta sampai Rp400 juta Paling banyak kategori IV menurut KUHP
Jika dilakukan korporasi Tidak diatur tersendiri Denda paling sedikit kategori IV, paling banyak kategori VI
Kualifikasi Ditegaskan sebagai tindak pidana kejahatan Tidak lagi dinyatakan demikian

Dua arah perubahan sekaligus. Ke bawah: batas minimum penjara satu tahun dihapus, dan penegasan bahwa ini kejahatan tidak lagi ada. Ke atas: korporasi kini disebut tegas sebagai subjek yang dapat dipidana denda, dengan ancaman jauh lebih besar daripada perorangan.

Besaran rupiah tiap kategori ditetapkan dalam KUHP. Menurut Pasal 79 KUHP, kategori IV setara Rp200 juta dan kategori VI setara Rp2 miliar. KUHP sendiri telah diubah oleh UU 1/2026, sehingga angka itu sebaiknya dipastikan pada naskah terkini sebelum dipakai dalam dokumen resmi.

Dua pembelaan perusahaan yang sering keliru

Masa kerja Anda sudah lewat setahun, jadi upah minimum tidak berlaku

Pasal 140 ayat (1) memang menyatakan upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Tetapi itu bukan berarti pekerja lama boleh dibayar lebih rendah. Untuk masa kerja satu tahun ke atas, pengupahan ditetapkan berdasarkan struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan pengusaha menurut Pasal 146, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi kerja.

Perlu dicatat, kriteria itu dulu berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan pasal UU Cipta Kerja. Sekarang ia berada langsung di batang tubuh undang-undang, sehingga tidak lagi bergantung pada putusan yang objeknya sudah dicabut.

Upah minimum adalah lantai. Masa kerja yang lebih panjang seharusnya menaikkan upah, bukan menurunkannya.

Anda kan sudah setuju waktu tanda tangan kontrak

Kesepakatan tidak dapat mengesampingkan larangan undang-undang. Klausul yang menetapkan upah di bawah minimum bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa, sehingga tidak mengikat. Tanda tangan Anda tidak menghapus hak itu, dan tidak menghapus tanggung jawab pidana perusahaan. Satu-satunya jalan sah untuk membayar di bawah upah minimum adalah penetapan gubernur menurut Pasal 140 ayat (6) sampai (8).

Langkah yang dapat Anda tempuh

1. Minta penjelasan tertulis. Ajukan keberatan tertulis dan simpan tanda terimanya. Sekalian tanyakan apakah perusahaan memegang penetapan perkecualian dari gubernur; jawabannya menentukan langkah berikutnya.

2. Perundingan bipartit. Rundingkan dan buat risalahnya. Bila gagal, risalah itulah syarat melanjutkan ke dinas ketenagakerjaan.

3. Pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan. Karena menyangkut ketentuan pidana, jalur ini terbuka dan dapat berujung pada nota pemeriksaan hingga penyidikan. Perlu diketahui, pengawasan ketenagakerjaan sedang beralih dari provinsi ke pemerintah pusat dengan masa peralihan paling lama dua tahun.

4. Mediasi dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk menuntut kekurangan upah, jalurnya perselisihan hak: mediasi di dinas, lalu gugatan ke PHI bila mediasi gagal. Tahapannya ada di panduan gugatan PHI.

Dua jalur ini dapat berjalan beriringan: pengaduan pidana menekan kepatuhan, gugatan perdata mengembalikan uang Anda. Siapkan perjanjian kerja, slip gaji dua belas bulan terakhir, keputusan gubernur tentang upah minimum di wilayah Anda, catatan kehadiran, dan komunikasi dengan perusahaan. Selisih upah dikalikan masa kerja adalah angka yang dapat Anda tuntut.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah perusahaan yang merugi boleh membayar di bawah upah minimum?

Tidak dengan sendirinya. Perusahaan yang belum mampu harus menempuh permohonan perkecualian kepada gubernur, didahului kesepakatan bipartit dan audit eksternal (Pasal 140 ayat 6 sampai 8). Tanpa penetapan itu, pembayaran di bawah upah minimum tetap melanggar.

Bagaimana dengan masa percobaan?

Upah minimum tetap berlaku. Undang-undang baru bahkan menambah patokan: selama masa percobaan, upah paling sedikit 75 persen dari upah yang berlaku pada jabatan tersebut dan tidak di bawah upah minimum. Masa percobaan juga hanya boleh pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perbedaannya kami bahas di panduan PKWT dan PKWTT.

Apakah saya bisa dipecat karena melapor?

Mengadukan pemberi kerja kepada pihak yang berwajib mengenai tindak pidana kejahatan termasuk alasan yang dilarang menjadi dasar PHK (Pasal 230 ayat 1 huruf h). PHK dengan alasan itu batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali. Langkah hukumnya kami uraikan di artikel PHK sepihak.

Apakah tunjangan bisa dihitung untuk menutup kekurangan?

Pasal 140 ayat (2) menyebut upah minimum sebagai upah bulanan terendah, yaitu upah tanpa tunjangan, atau upah pokok ditambah tunjangan tetap. Ayat (3) menambahkan: jika upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka upah pokoknya sendiri paling sedikit sebesar upah minimum. Komponen inilah yang paling sering dipakai untuk mengaburkan perhitungan, dan layak diperiksa dengan cermat.

Hak upah tidak dipenuhi? Jangan menunggu sampai keluar dari perusahaan.

Semakin lama dibiarkan, semakin sulit mengumpulkan bukti dan semakin besar selisih yang hilang. Kami membantu menghitung kekurangan upah Anda, memeriksa apakah perkecualian yang diklaim perusahaan sah, menyiapkan pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan, dan menempuh mediasi hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial bila diperlukan.

Konsultasikan via WhatsApp

IHW Lawyer
WhatsApp/Telepon: 0812-1203-9060  |  Email: info@ihwlawyer.com
Jam layanan: Senin sampai Jumat, 09.00 sampai 17.00 WIB

Artikel ini disusun berdasarkan keadaan hukum per 12 November 2026, dibaca langsung dari naskah UU 27/2026. Peraturan pelaksananya belum terbit. Uraian di sini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.