Akhir tahun adalah saat ketika seluruh keterpaparan hukum ketenagakerjaan sebuah perusahaan mengeras sekaligus. Upah minimum baru ditetapkan, kontrak kerja diperpanjang atau dihentikan, peraturan perusahaan diperbarui, dan anggaran tahun depan dikunci. Tahun ini satu hal ditambahkan: seluruh dasar hukumnya berganti.
Mengapa justru sekarang
Kerangkanya sudah berganti, bukan akan berganti. Sejak 28 Oktober 2026, hampir setiap nomor pasal yang dikutip dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan menunjuk ketentuan yang sudah tidak ada. Peta pencabutannya ada di apa yang dicabut dan apa yang masih hidup.
Upah minimum 2027 ditetapkan di bawah aturan baru. Pasal 139 ayat (2) mempertahankan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, lalu ayat (3) menetapkan indeks itu dengan batas bawah 0,5 sampai paling tinggi 1. Angka ini kini di undang-undang, bukan di peraturan pemerintah.
Peraturan pelaksana lama belum tentu gugur, dan belum tentu utuh. Pasal 309 menyatakan peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. PP 35/2021, PP 36/2021, dan perubahannya harus diuji pasal demi pasal.
Tujuh hal yang berubah dan perlu tercermin dalam kebijakan Anda
| Hal | Sebelumnya | Sejak 28 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Masa PKWT | Paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan | Paling lama 2 tahun, perpanjangan paling banyak 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82) |
| Upah minimum sektoral | Diaktifkan lewat peraturan pemerintah | Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi (Pasal 137) |
| Istirahat panjang | Kewajiban berdasarkan putusan MK | 30 hari kalender setelah bekerja 5 tahun berturut-turut atau kelipatannya, tertulis di undang-undang (Pasal 84) |
| Prosedur PHK | Wajib bipartit, lalu penetapan | Upaya pencegahan dulu, bipartit paling lama 30 hari kerja, lalu PHK hanya setelah penetapan lembaga penyelesaian perselisihan (Pasal 228) |
| Besaran pesangon | Batas minimum menurut tafsir MK | Kata paling sedikit kini ada di batang tubuh (Pasal 232 ayat 2) |
| Hak pekerja saat pailit | Kreditur preferen menurut tafsir MK | Upah didahulukan pembayarannya sebelum semua kreditur (Pasal 151) |
| Struktur dan skala upah | Proporsional menurut tafsir MK | Wajib disusun dan diterapkan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (Pasal 146) |
Perhatikan polanya. Sebagian besar yang dulu hanya hidup sebagai tafsir putusan Mahkamah Konstitusi kini berada langsung di batang tubuh undang-undang. Argumen bahwa putusan itu belum dituangkan dalam peraturan pelaksana sudah tidak tersedia lagi.
Daftar periksa audit
Pengupahan
- Tidak ada pekerja yang dibayar di bawah upah minimum yang berlaku di wilayah operasi, termasuk selama masa percobaan
- Upah masa percobaan paling sedikit 75 persen dari upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum (Pasal 92)
- Struktur dan skala upah tersusun, terdokumentasi, dan memakai seluruh kriteria Pasal 146
- Komponen upah pokok dan tunjangan tetap didefinisikan jelas; jika upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokoknya sendiri paling sedikit sebesar upah minimum
- Pemeriksaan apakah upah minimum sektoral berlaku bagi bidang usaha Anda
- Kesiapan anggaran untuk upah minimum 2027
Sanksi atas pelanggarannya kami bahas di gaji di bawah UMP.
Perjanjian kerja
- Tidak ada PKWT yang melampaui dua tahun, dan tidak ada yang sudah diperpanjang lebih dari dua kali
- Rencana perpanjangan diberitahukan tertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir
- Seluruh PKWT dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin; yang tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT
- PKWT dicatatkan paling lambat tiga hari kerja sejak ditandatangani
- Masa percobaan hanya diterapkan pada perjanjian waktu tidak tertentu
- Tidak ada ijazah atau dokumen pribadi pekerja yang ditahan sebagai jaminan (Pasal 78)
- Klausul yang masih menyebut pasal UU 13/2003 diganti
Rinciannya kami uraikan di PKWT setelah UU 27/2026.
Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
- Masa berlakunya belum lewat dan sudah disahkan instansi berwenang
- Istirahat panjang dimuat sebagai kewajiban dengan rumusan Pasal 84
- Prosedur PHK sudah sesuai urutan Pasal 228
- Tidak ada klausul yang mengesampingkan ketentuan undang-undang
Pemutusan hubungan kerja dan alih daya
- Setiap rencana PHK ditinjau alasan hukumnya terhadap daftar Pasal 231, dan diuji terhadap larangan Pasal 230
- Upaya pencegahan PHK ditempuh dan didokumentasikan lebih dulu
- Perhitungan pesangon disiapkan dengan faktor pengali yang baru, bukan dengan tabel lama
- Pekerjaan yang dialihdayakan benar merupakan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi
Butir terakhir paling berisiko. Jika pekerja alih daya dipakai pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, status hubungan kerjanya beralih demi hukum kepada perusahaan pengguna. Uraiannya ada di aturan outsourcing setelah UU 27/2026, dan tahapan pesangonnya di prosedur pemberian pesangon.
Taruhannya bukan sekadar administratif
Membayar upah di bawah minimum tetap tindak pidana. Pasal 288 UU 27/2026 mengancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV. Jika dilakukan korporasi, dendanya paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Dua hal berubah dari Pasal 185 UU 13/2003: batas minimum pidana penjara satu tahun dihapus, tetapi pertanggungjawaban korporasi kini disebut tegas dengan ancaman yang jauh lebih besar.
Korporasi memang subjek tindak pidana. Sejak KUHP baru berlaku 2 Januari 2026, perusahaan termasuk CV dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan pidana tambahan sampai penutupan tempat usaha. Uraiannya di pidana korporasi dalam KUHP baru.
Gabungan keduanya mengubah audit kepatuhan dari urusan administrasi SDM menjadi urusan risiko hukum perusahaan.
Yang masih harus ditunggu
Undang-undangnya berlaku, peraturan pelaksananya belum.
Peraturan pelaksana UU 27/2026 harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan, dan sebagian besar belum terbit. Sampai saat itu, banyak hal harus dibaca dengan membandingkan dua lapis aturan sekaligus: undang-undang yang baru dan peraturan pelaksana lama yang masih hidup sepanjang tidak bertentangan. Audit yang baik mencatat mana butir yang sudah pasti dan mana yang masih menunggu, lalu memprioritaskan yang pertama.
Pertanyaan yang sering diajukan
Dokumen apa saja yang diperiksa?
Perjanjian kerja seluruh pekerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur dan skala upah, slip gaji, catatan waktu kerja dan lembur, dokumen kepesertaan jaminan sosial, perjanjian alih daya, serta riwayat PHK dan perselisihan. Lamanya bergantung jumlah pekerja dan kerapian dokumen.
Kontrak yang ditandatangani sebelum 28 Oktober 2026 bagaimana?
Undang-undang baru mengatur peralihan untuk gugatan yang sudah terdaftar, pemeriksaan pengawasan yang berjalan, dan perkara pidana yang sudah masuk penyidikan. Nasib jangka waktu PKWT yang sedang berjalan tidak dinyatakan tegas, sehingga perlu diperiksa kasus per kasus.
Perusahaan kami kecil, apakah tetap perlu?
Ketentuan upah minimum dan prosedur PHK tidak mengecualikan perusahaan kecil. Justru perusahaan kecil lebih rentan, karena satu perkara saja dapat mengganggu arus kasnya.
Jadwalkan audit sebelum keputusan tahun depan dikunci.
Memperbaiki perjanjian kerja dan peraturan perusahaan sebelum tahun berjalan jauh lebih murah daripada menghadapi gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Kami memeriksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, struktur upah, perjanjian alih daya, dan prosedur PHK Anda terhadap UU 27/2026, lalu menyerahkan temuan beserta urutan prioritas perbaikannya.
IHW Lawyer
WhatsApp/Telepon: 0812-1203-9060 | Email: info@ihwlawyer.com
Jam layanan: Senin sampai Jumat, 09.00 sampai 17.00 WIB
Artikel ini disusun berdasarkan keadaan hukum per 12 November 2026, dibaca langsung dari naskah UU 27/2026. Uraian di sini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.
