Ringkasan jawaban: Pesangon PHK dihitung dari tiga komponen: uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Besarnya bergantung pada masa kerja, upah pokok ditambah tunjangan tetap, dan alasan PHK yang menentukan pengalinya. Sejak UU 27/2026, pengali terendah adalah 1 kali, dan Pasal 232 ayat (2) menyebut angka dalam tabel sebagai paling sedikit, sehingga perusahaan boleh memberi lebih.
Kabar PHK hampir selalu memunculkan pertanyaan: berapa sebenarnya hak saya? Banyak pekerja menerima angka tanpa tahu cara menghitungnya, dan tidak sedikit perusahaan keliru memakai pengali hingga berujung sengketa. Tahun ini kekeliruan itu lebih mahal, karena pengalinya baru berubah.
Dasar hukum pesangon yang berlaku sekarang
Sejak 28 Oktober 2026, dasar hukumnya adalah UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, terutama Pasal 227 sampai Pasal 252. UU 13/2003 dan klaster ketenagakerjaan UU 6/2023 sudah dicabut, sehingga rujukan ke Pasal 156 dan 157 tidak lagi berlaku.
Perubahan strukturalnya penting: dulu tabel dan faktor pengali ada di PP 35/2021, sekarang keduanya di undang-undang. PP 35/2021 hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 309), dan pasal-pasal pengalinya justru bertentangan. Rincian pelaksanaannya menunggu PP baru yang diamanatkan Pasal 252.
Tiga komponen pesangon dan tabelnya
1. Uang pesangon (Pasal 232 ayat 2)
Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat 1 bulan upah, bertambah 1 bulan untuk setiap tahun masa kerja, hingga 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih. Angkanya sama dengan tabel sebelumnya, tetapi kini didahului frasa paling sedikit.
2. Uang penghargaan masa kerja (Pasal 232 ayat 3)
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| 3 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
3. Uang penggantian hak (Pasal 232 ayat 4)
UPH meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Untuk upah harian, upah sebulan dihitung 30 kali upah sehari. Untuk upah satuan hasil, dipakai penghasilan rata-rata 12 bulan terakhir, dan bila hasilnya lebih rendah dari upah minimum, yang dipakai adalah upah minimum wilayah domisili perusahaan.
Faktor pengali berdasarkan alasan PHK
Inilah bagian yang paling berubah. Di bawah PP 35/2021, sejumlah alasan PHK hanya berpengali 0,5 kali, dan pensiun berpengali 1,75 kali. Dalam UU 27/2026 kedua angka itu tidak ada sama sekali.
| Alasan PHK | UP | UPMK | Dasar |
|---|---|---|---|
| Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan | 1x | 1x | Pasal 236 ayat (1) |
| Peristiwa yang sama, tetapi pemberi kerja yang tidak bersedia menerima pekerja | 2x | 1x | Pasal 236 ayat (2) |
| Perusahaan tutup karena rugi terus menerus selama 2 tahun | 1x | 1x | Pasal 237 |
| Perusahaan tutup karena keputusan pemilik untuk tutup permanen | 1x | 1x | Pasal 238 |
| Keadaan memaksa (kahar) | 1x | 1x | Pasal 239 |
| Penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit | 1x | 1x | Pasal 231 huruf e dan f |
| Pelanggaran ketentuan setelah surat peringatan | 1x | 1x | Pasal 244 |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja melampaui 12 bulan | 2x | 2x | Pasal 246 |
| Memasuki usia pensiun | 2x | 1x | Pasal 247 |
| Pekerja meninggal dunia (dibayar ke ahli waris) | 2x | 1x | Pasal 249 |
Yang dicetak tebal adalah angka yang naik dibanding PP 35/2021. Empat alasan yang dulu berpengali 0,5 kali kini menjadi 1 kali, dan pensiun naik dari 1,75 kali menjadi 2 kali. Semua alasan di atas tetap disertai UPH.
Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat uang pesangon, tetapi berhak atas UPH dan uang pisah (Pasal 242). Ada perubahan di sini juga: bila perusahaan tidak mengatur besarannya, uang pisah ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat 2). Bila perusahaan sudah mengatur yang lebih baik, yang berlaku adalah aturan yang sudah ada. Pembahasannya ada di uang pisah bagi karyawan yang mengundurkan diri.
Contoh simulasi perhitungan
Rina bekerja selama 7 tahun 3 bulan. Upah pokok ditambah tunjangan tetapnya Rp8.000.000 per bulan. Perusahaannya tutup karena merugi dua tahun berturut-turut. Sisa cutinya dinilai Rp1.500.000.
| Komponen | Hitungan | Jumlah |
|---|---|---|
| Uang pesangon | 8 bulan x Rp8.000.000 x 1 | Rp64.000.000 |
| UPMK | 3 bulan x Rp8.000.000 x 1 | Rp24.000.000 |
| UPH (sisa cuti) | sesuai nilai cuti | Rp1.500.000 |
| Total bruto | Rp89.500.000 |
Bandingkan dengan aturan lama. Alasan yang sama dulu berpengali 0,5 kali, sehingga uang pesangon Rina hanya Rp32.000.000 dan totalnya Rp57.500.000. Selisihnya Rp32.000.000 untuk satu orang pekerja. Inilah sebabnya memakai tabel lama bukan kesalahan kecil.
Jangan lupa pajak. Pesangon yang dibayar sekaligus dikenai PPh 21 final bertingkat (PP 68/2009 jo. PMK 16/2010): 0% sampai Rp50 juta, 5% untuk bagian Rp50 juta sampai Rp100 juta, 15% untuk Rp100 juta sampai Rp500 juta, dan 25% di atas Rp500 juta. Pada contoh di atas, pajaknya 5% x Rp39.500.000 = Rp1.975.000, sehingga Rina menerima bersih Rp87.525.000.
Dana cadangan pesangon, lembaga yang baru
UU 27/2026 memperkenalkan dana cadangan pesangon dalam Bab XVI, untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain pensiun, bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun. Dana itu dikelola lembaga pemerintah, dan pengusaha pada usaha mikro dan kecil dikecualikan. Mekanismenya menunggu peraturan pelaksana.
Pasal 248 mempertahankan prinsip lama: iuran program pensiun yang dibayar penuh pemberi kerja dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan kewajiban pesangon, dan bila manfaat pensiunnya lebih kecil, selisihnya tetap dibayar pemberi kerja.
Pekerja kontrak dan manfaat JKP
Pekerja PKWT tidak menerima pesangon, tetapi berhak atas uang kompensasi saat kontrak berakhir (Pasal 88), yang dibahas di PKWT setelah UU 27/2026. Pekerja yang di-PHK juga dapat mengklaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan: 60% upah selama paling lama 6 bulan, dengan batas upah Rp5 juta (PP 6/2025). JKP tidak menggantikan kewajiban pesangon perusahaan.
Jika pesangon tidak dibayar atau tidak sesuai
Pasal 228 menetapkan urutannya. Pemberi kerja harus lebih dulu menempuh upaya menghindari PHK. Bila PHK tetap tidak terhindarkan, maksud itu dirundingkan secara bipartit, yang harus selesai paling lama 30 hari kerja. Bila tidak tercapai kesepakatan, perkaranya masuk prosedur penyelesaian perselisihan, dan PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan lembaga penyelesaian perselisihan.
Jika Anda tidak sepakat dengan alasan atau jumlah pesangon, tempuh bipartit, mediasi di dinas, lalu gugatan ke PHI. Simpan perjanjian kerja, slip gaji, dan surat PHK sebagai bukti. Tahapannya ada di prosedur pemutusan hubungan kerja dan prosedur pemberian pesangon.
Pertanyaan yang sering diajukan
Perusahaan menawarkan pesangon dengan pengali 0,5 kali, apakah sah?
Tidak ada pengali 0,5 kali dalam UU 27/2026. Jika PHK Anda terjadi pada atau setelah 28 Oktober 2026, tawaran itu bersandar pada aturan yang sudah tidak berlaku. Untuk PHK sebelum tanggal tersebut, periksa kapan gugatan didaftarkan, karena gugatan yang sudah terdaftar tetap dinilai dengan aturan lama.
Apakah perusahaan boleh membayar di bawah tabel?
Tidak. Pasal 232 ayat (2) menyebutnya sebagai ketentuan paling sedikit. Kesepakatan yang lebih rendah berisiko digugat.
Apakah bonus dan uang lembur ikut dihitung?
Tidak. Dasar hitungannya hanya upah pokok dan tunjangan tetap.
Bagaimana jika perusahaan mengklaim rugi?
Kerugian tetap harus dibuktikan, misalnya lewat laporan keuangan. Bedanya, sekarang klaim rugi tidak lagi menurunkan pengali menjadi setengah, karena perusahaan tutup akibat rugi dua tahun berturut-turut tetap berpengali 1 kali.
Hitung hak pesangon Anda bersama advokat. Alasan PHK, komponen upah, dan isi PKB bisa mengubah hasil hitungan, dan sejak Oktober 2026 pengalinya berbeda dari yang masih banyak dipakai. Tim ketenagakerjaan IHW Lawyer siap memeriksa dokumen Anda dan mendampingi dari bipartit sampai PHI, baik untuk pekerja maupun perusahaan. Konsultasikan kasus Anda via WhatsApp atau kirim email ke info@ihwlawyer.com.
Informasi umum, bukan nasihat hukum. Disusun dari naskah UU 27/2026 per 12 November 2026. Peraturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 252 belum terbit.
