Larangan dan Ancaman Pidana dalam UU 27/2026: Peta Lengkapnya (Seri 7)

Sampul artikel bertuliskan Larangan dan Ancaman Pidana dengan logo timbangan hukum

UU 27/2026 memuat 18 larangan dan 27 ancaman pidana penjara. Ancaman tertingginya 15 tahun. Dan tidak satu pun di antara 27 ancaman itu memakai batas minimum.

Seri penutup ini memetakan seluruhnya, setelah status pekerja outsourcing dan tenaga kerja asing.

Pidana minimum dihapus seluruhnya

Frasa “pidana penjara paling singkat” tidak muncul satu kali pun dalam undang-undang ini. Seluruh 27 ancaman penjara dirumuskan hanya dengan batas atas.

Ini perubahan sistemik. UU 13/2003 memakai batas minimum pada beberapa pasalnya. Pasal 185 misalnya mengancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun, serta menegaskan perbuatannya sebagai tindak pidana kejahatan. Kualifikasi kejahatan itu juga hilang: kata kejahatan hanya muncul sekali dalam seluruh naskah baru, dan itu pun dalam daftar larangan PHK, bukan sebagai penggolongan sanksi.

Akibat praktisnya dua arah. Bagi terdakwa, hakim tidak lagi terikat hukuman terendah dan bebas menjatuhkan pidana seringan apa pun di bawah batas atasnya. Bagi pekerja yang mengadu, tekanan ancaman minimum yang dulu sering cukup untuk membuat perusahaan menyelesaikan perkara di luar jalur pidana kini berkurang.

Tangga ancaman pidana

Penjara Perbuatan Pasal pidana
15 tahun dan/atau denda kategori VII Memperdagangkan dan/atau melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Pasal 279
10 tahun dan/atau denda kategori VI Melanggar ketentuan mempekerjakan anak Pasal 276
6 tahun dan/atau denda kategori V Tidak menerapkan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja, dan berakibat disabilitas total tetap atau meninggal dunia Pasal 286
5 tahun dan/atau denda kategori IV Menghalang-halangi atau memaksa pekerja soal pembentukan, kepengurusan, keanggotaan, atau kegiatan serikat pekerja Pasal 291
4 tahun dan/atau denda kategori IV Membayar upah di bawah upah minimum; tidak membayar upah; dengan sengaja tidak membayar pesangon; menghalang-halangi hak mogok kerja; pemberi kerja orang perseorangan mempekerjakan tenaga kerja asing; dan delapan perbuatan lain Pasal 288, 289, 295, 292, 272, dan lainnya
3 tahun dan/atau denda kategori III Orang perseorangan melakukan kegiatan penempatan tenaga kerja dan memungut biaya penempatan Pasal 271
2 tahun Tidak mempekerjakan kembali pekerja yang seharusnya dipekerjakan kembali, dan tiga perbuatan lain Pasal 294 dan lainnya
1 tahun Lima perbuatan, dirinci pada tabel berikut Pasal 278, 281, 282, 283, 285

Lima perbuatan dengan ancaman satu tahun

Tingkat terendah ini justru paling sering ditemui dalam pemeriksaan sehari-hari. Kelimanya diancam penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak kategori II.

Perbuatan Pasal pidana Ketentuan yang dilanggar
Tidak membayar upah kerja lembur atas kelebihan waktu kerja Pasal 281 Pasal 116 ayat (2)
Tidak membayar upah kerja lembur bagi yang dipekerjakan pada hari istirahat mingguan atau libur resmi Pasal 285 Pasal 125 ayat (3) dan (4)
Tidak memberikan waktu istirahat dan cuti Pasal 282 Pasal 118 ayat (1), (2), atau (5)
Melanggar pelindungan pekerja perempuan: membedakan perlakuan karena status perkawinan, kehamilan, persalinan, keguguran, atau menyusui; mempekerjakan yang hamil pada pekerjaan berisiko tinggi; atau mempekerjakan yang hamil pada kerja malam pukul 23.00 sampai 07.00 Pasal 283 Pasal 114 ayat (2)
Mempekerjakan anak untuk pengembangan bakat dan minat tanpa memenuhi syaratnya: akses pengawasan orang tua atau wali, batas 3 jam sehari dan 12 jam sepekan, serta jaminan tidak mengganggu perkembangan dan waktu sekolah Pasal 278 Pasal 109 ayat (2)

Perhatikan dua baris teratas. Upah lembur yang tidak dibayar adalah temuan paling umum dalam pemeriksaan, dan kini ancamannya terpisah antara kelebihan jam kerja biasa dan kerja pada hari libur.

Anak berada di puncak daftar

Dua ancaman terberat keduanya menyangkut anak, dan jaraknya jauh dari yang berikutnya: 15 tahun untuk memperdagangkan atau melibatkan anak pada bentuk pekerjaan terburuk, dan 10 tahun untuk melanggar ketentuan mempekerjakan anak. Bandingkan dengan pelanggaran upah minimum yang diancam empat tahun. Selisihnya menunjukkan ke mana pembuat undang-undang menaruh bobot terberatnya.

Kecelakaan kerja yang fatal kini berpidana

Pasal 286 paling perlu diketahui manajemen operasional. Pemberi kerja yang tidak menerapkan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja, dan kelalaian itu berakibat disabilitas total tetap atau kematian, diancam penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak kategori V.

Perhatikan strukturnya: yang dipidana bukan pelanggaran K3 itu sendiri, melainkan pelanggaran yang berakibat. Yang menentukan adalah rantai sebab akibatnya, dan di situlah medan sengketanya.

Upah dan pesangon di tingkat empat tahun

Empat perbuatan yang paling sering dipersoalkan pekerja semuanya berada pada tingkat yang sama, yaitu penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV:

  • membayar upah di bawah upah minimum (Pasal 288, melanggar Pasal 140 ayat 5);
  • tidak membayar upah (Pasal 289, melanggar Pasal 149 ayat 2);
  • dengan sengaja tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak (Pasal 295, melanggar Pasal 232 ayat 1);
  • menghalang-halangi hak mogok kerja yang sah, tertib, dan damai (Pasal 292, melanggar Pasal 217 ayat 1).

Yang ketiga itu baru dan penting. Tidak membayar pesangon kini bukan semata urusan perdata di Pengadilan Hubungan Industrial, melainkan dapat berujung pidana bila unsur kesengajaannya terbukti. Cara menghitungnya ada di perhitungan pesangon PHK, dan sanksi upah di gaji di bawah UMP. Pasal 294 melengkapinya: tidak mempekerjakan kembali pekerja yang seharusnya dipekerjakan kembali diancam penjara paling lama dua tahun.

Korporasi disebut delapan belas kali

Frasa “dilakukan oleh korporasi” muncul 18 kali dalam ketentuan pidana, dengan pola seragam: pidananya berupa denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI, atau pada pasal terberat sampai kategori VII. Jadi pertanggungjawaban korporasi tidak lagi bersandar pada tafsir umum KUHP, tetapi tertulis pasal demi pasal. Latarnya kami bahas di pidana korporasi dalam KUHP baru.

Besaran rupiah tiap kategori ditetapkan dalam KUHP. Menurut Pasal 79 KUHP, kategori IV setara Rp200 juta dan kategori VI setara Rp2 miliar. KUHP telah diubah oleh UU 1/2026, sehingga angkanya sebaiknya dipastikan pada naskah terkini sebelum dipakai dalam dokumen resmi.

Larangan yang justru tidak berpidana

Tidak semua larangan berujung pidana, dan perbedaannya perlu diketahui agar tidak salah menempuh jalur. Tiga contoh yang hanya berakibat sanksi administratif:

  • menahan atau mensyaratkan ijazah dan dokumen pribadi pekerja, yang berakibat peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembatasan kegiatan usaha (Pasal 78 dan 79);
  • tidak memiliki rencana dan pengesahan penggunaan tenaga kerja asing, yang berakibat sanksi administratif sampai pencabutan perizinan berusaha (Pasal 64);
  • tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah (Pasal 146 dan 147).

Jalur administratif bukan berarti ringan. Pencabutan perizinan berusaha dan penghentian kegiatan usaha menyentuh kelangsungan perusahaan lebih langsung daripada denda.

Yang perlu diperiksa sekarang

Bagi perusahaan: prioritaskan dua hal yang ancamannya paling berat, yaitu kepatuhan atas pekerja anak dan penerapan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja beserta dokumentasinya. Setelah itu lembur, upah, pesangon, dan kebebasan berserikat. Daftar periksanya ada di audit kepatuhan ketenagakerjaan.

Bagi pekerja: jalur pidana dan jalur perdata berbeda dan dapat berjalan beriringan. Pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan menyentuh sisi pidana dan administratif, sementara gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial mengembalikan uang Anda.

Jika Anda menghadapi salah satu perbuatan di atas, bawa dokumennya lebih dulu sebelum memberi keterangan.