Mantan Kapolri Tersangka Penyadapan: Pasal yang Dipakai dan Celah yang Belum Tertutup

Penyadapan ilegal dalam KUHP baru: Pasal 258 dengan ancaman 10 tahun dan undang-undang penyadapan yang belum ada

Pada Selasa malam, 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan tiga tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Polri menyebut mereka dengan inisial LSP, ASN, dan EH, sementara seorang lagi berinisial SU masih berstatus saksi. Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri. Sejumlah media memberitakan salah satu tersangka adalah seorang mantan Kapolri, dan itulah yang membuat perkara ini ramai dibicarakan.

Semua yang disebut di sini berstatus tersangka, bukan terpidana. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tulisan ini tidak menilai benar atau salahnya siapa pun. Yang dibedah adalah kerangka hukumnya, karena di situ ada hal yang luput dari pemberitaan.

Tiga pasal untuk tiga perbuatan yang berbeda

Menurut keterangan penyidik, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System tanpa verifikasi, dan sekitar Oktober 2026 berkas hasil sadapan diduga diperintahkan dihapus. Tiga pasal yang disangkakan memetakan tiga tahap yang berbeda.

Pasal Perbuatan yang dilarang Ancaman
Pasal 258 KUHP Secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik Paling lama 10 tahun
Pasal 332 KUHP Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak Penyidik menyebut maksimal 6 tahun
Pasal 32 ayat (1) UU ITE Mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain Penyidik menyebut maksimal 8 tahun

Urutannya masuk akal: masuk ke sistem, menyadap, lalu menghapus jejaknya.

Mengapa bukan Pasal 31 UU ITE

Selama belasan tahun, penyadapan ilegal di Indonesia dijerat dengan Pasal 31 UU ITE. Banyak orang masih mengira pasal itulah yang dipakai sekarang. Pasal itu sudah tidak berlaku.

Sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 622 KUHP mencabut Pasal 31 dan Pasal 47 UU ITE, lalu memindahkan pengacuannya ke Pasal 258 KUHP. Pasal 30 dan Pasal 46 UU ITE tentang akses ilegal juga dipindahkan, ke Pasal 332 KUHP.

Yang tidak ikut dicabut adalah Pasal 32 UU ITE. Itulah sebabnya penyidik masih bisa memakainya untuk dugaan penghapusan data, sementara untuk penyadapannya beralih ke KUHP. Susunan dakwaan yang terlihat berlapis itu sebenarnya mengikuti peta pencabutan pasal, bukan sekadar menumpuk ancaman.

Perkara ini berpeluang menjadi ujian besar pertama Pasal 258 KUHP sejak kitab baru itu berlaku.

Garis pemisahnya ada di ayat (3)

Pasal 258 tidak melarang penyadapan. Yang dilarang adalah penyadapan yang melawan hukum. Ayat (3) menegaskan larangan itu tidak berlaku bagi orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan.

Maka seluruh perkara ini akan berputar pada satu pertanyaan: adakah dasar hukum dan perintah jabatan yang sah di balik penyadapan tersebut. Penyidik menyatakan penyadapan itu tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Jika itu terbukti, pintu pembenaran di ayat (3) tertutup.

Celah yang belum tertutup

Di sinilah persoalan yang lebih besar, dan ini berlaku jauh melampaui satu perkara.

Pasal 136 KUHAP baru menyatakan penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Ayat berikutnya menyerahkan seluruh aturan mainnya kepada undang-undang tentang penyadapan.

Undang-undang itu belum ada. RUU Penyadapan memang masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan pada April 2026 Badan Keahlian DPR mengusulkan judul RUU tentang Penyadapan Dalam Penegakan Hukum, tetapi sampai tulisan ini disusun belum disahkan.

Jadi kewenangannya sudah diberikan, sementara rambunya belum dibuat. Siapa yang boleh memerintahkan, berapa lama, dengan izin siapa, dan bagaimana hasilnya dimusnahkan, semuanya belum diatur dalam satu undang-undang. Dalam keadaan seperti itu, batas antara penyadapan yang sah dan yang melawan hukum bergantung pada aturan yang tersebar dan pada praktik internal masing-masing lembaga.

Pernahkah presiden Indonesia disadap sebelumnya?

Pernah, dan skandalnya besar.

Pada November 2013, dokumen yang dibocorkan Edward Snowden dan dipublikasikan ABC bersama The Guardian menunjukkan badan intelijen sinyal Australia memantau ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri juga disebut masuk daftar sasaran. Indonesia menarik pulang duta besarnya dari Canberra dan meninjau ulang kerja sama bilateral. Perdana Menteri Australia saat itu menolak meminta maaf secara terbuka.

Perbedaannya dengan perkara sekarang justru yang paling penting. Pada 2013, yang diduga menyadap adalah badan intelijen negara asing yang berada di luar jangkauan hukum pidana Indonesia. Perkara itu berakhir sebagai krisis diplomatik, bukan perkara pidana, dan tidak ada seorang pun yang bisa didudukkan sebagai tersangka.

Yang sekarang diduga dilakukan aparat dalam negeri. Untuk pertama kalinya, dugaan penyadapan terhadap seorang presiden berada dalam jangkauan peradilan pidana Indonesia.

Mengapa ini juga urusan orang biasa

Pasal 258 tidak hanya melindungi presiden. Rumusannya memakai frasa transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dan itu mencakup percakapan telepon, pesan, serta surat elektronik siapa pun. Ancaman 10 tahun berlaku sama, baik korbannya pejabat maupun karyawan biasa.

Dalam praktik, dugaan penyadapan sering muncul di perkara sehari-hari: rekaman percakapan yang tiba-tiba dipakai sebagai bukti dalam sengketa perceraian, bukti yang muncul dalam perselisihan kerja, atau rekaman yang disebar untuk menekan seseorang. Penyebarannya sendiri diancam pidana terpisah di ayat (2).

Jika Anda menjadi sasaran perekaman tanpa izin, jalur pidananya terbuka dan Anda juga dapat menuntut ganti rugi lewat restitusi untuk korban pidana. Sebaliknya, jika Anda yang dipanggil dalam perkara semacam ini, ketahui lebih dulu hak Anda, termasuk hak didampingi advokat sejak pemeriksaan pertama.

Pasal 258 masih sangat baru dan belum punya banyak yurisprudensi. Penafsirannya justru akan dibentuk oleh perkara-perkara awal seperti ini. Jika Anda menerima panggilan atau menduga percakapan Anda direkam tanpa izin, pahami posisi hukum Anda sejak pemeriksaan pertama, sebelum rekaman itu terlanjur dipakai di persidangan.