Setiap November, gubernur menetapkan upah minimum provinsi untuk tahun berikutnya. Perusahaan menyiapkan anggaran, pekerja menghitung selisihnya, dan semua orang menunggu satu angka.
Tahun ini ada komplikasi yang tidak biasa. Undang-undang ketenagakerjaan baru sudah berlaku, tetapi peraturan pelaksananya belum terbit, sehingga penetapan 2027 berjalan di atas dua lapis aturan sekaligus.
Formula yang dipakai sekarang
Mekanisme teknis yang tersedia masih berasal dari PP Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021. Rumusnya dua tahap:
UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian
Nilai Penyesuaian = {Inflasi + (PE × α)} × UM(t)
| Variabel | Artinya |
|---|---|
| UM(t) | Upah minimum tahun berjalan, yaitu UMP 2026 |
| UM(t+1) | Upah minimum tahun depan, yaitu UMP 2027 |
| Inflasi | Inflasi provinsi yang bersangkutan |
| PE | Pertumbuhan ekonomi provinsi |
| α (alfa) | Indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, ditentukan dewan pengupahan |
Perhatikan bahwa hasil kurung kurawal itu dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan, bukan berdiri sendiri sebagai persentase. Banyak ringkasan di media menuliskannya tanpa perkalian terakhir ini, dan hasilnya menjadi jauh berbeda.
Satu ketentuan pengaman dalam Pasal 26 ayat (9) PP 49/2025: bila nilai penyesuaian nol atau negatif, upah minimum tahun depan ditetapkan sama dengan tahun berjalan. Tidak ada penurunan upah minimum. Perlu dicatat, undang-undang baru tidak memuat pengaman serupa, sehingga ketentuan ini hanya hidup selama pasal PP tersebut tidak dinilai bertentangan.
Rentang indeks: tiga angka yang berbeda
| Aturan | Rentang indeks |
|---|---|
| PP 36/2021 sebelum diubah PP 49/2025 | 0,10 sampai 0,30 |
| PP 49/2025, Pasal 26 ayat (6) | 0,50 sampai 0,90 |
| UU 27/2026, Pasal 139 ayat (3) | 0,5 sampai 1 |
Di sinilah ketegangannya. PP 49/2025 membatasi alfa pada 0,90, sedangkan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi membuka sampai 1. Peraturan pelaksana tidak boleh mempersempit apa yang sudah dibuka undang-undang, sehingga batas 0,90 itu terbuka untuk dipersoalkan. Sebagai gambaran arah tuntutan, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan pada kisaran 7,5 sampai 9,5 persen untuk 2027.
Satu perbedaan lain lebih mendasar. PP 49/2025 menyebut dewan pengupahan sebagai penentu nilai alfa. Pasal 139 ayat (3) hanya menyebut rentangnya tanpa menyatakan siapa penentunya, dan Pasal 137 ayat (7) menyerahkan tata cara penetapan kepada Peraturan Pemerintah yang belum terbit.
Hal yang masih belum pasti
Pertanyaannya bukan lagi apakah undang-undang baru berlaku. Pasal 313 menyatakan ia berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 28 Oktober 2026. Pertanyaannya adalah mekanisme mana yang dipakai untuk penetapan 2027.
Pasal 309 menyatakan peraturan pelaksana aturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Karena Peraturan Pemerintah pelaksana Pasal 137 ayat (7) belum terbit, PP 49/2025 masih menjadi satu-satunya mekanisme rinci yang tersedia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan penetapan 2027 mengacu pada PP tersebut, sementara pernyataan lain di kementerian yang sama menyebut penghitungannya sudah diatur undang-undang baru.
Pembacaan yang paling dapat dipertahankan: formula PP 49/2025 dipakai karena tidak ada penggantinya, tetapi dua hal di dalamnya berhadapan dengan undang-undang, yaitu batas atas indeks 0,90 dan hilangnya kebutuhan hidup layak sebagai dasar. Pasal 138 ayat (1) UU 27/2026 menjadikan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan, dan Pasal 139 ayat (1) bahkan menjadikannya alternatif cara menghitung. Dalam naskah PP 36/2021 frasa itu tidak muncul sama sekali.
Jadwal penetapan
| Penetapan | Tenggat pengumuman |
|---|---|
| Upah minimum provinsi | Paling lambat 21 November tahun berjalan |
| Upah minimum sektoral provinsi | Paling lambat 5 hari setelah UMP ditetapkan |
| Upah minimum kabupaten/kota | Paling lambat 25 November tahun berjalan |
Tenggat 25 November untuk tingkat kabupaten/kota adalah perubahan yang dibawa PP 49/2025; sebelumnya 30 November. Tenggat 24 Desember 2025 yang dipakai untuk upah minimum 2026 adalah ketentuan peralihan dalam Pasal II PP 49/2025, berlaku sekali untuk tahun itu saja, bukan pola baru.
Pemerintah menargetkan pembahasan tingkat pusat selesai akhir November. Bagi perusahaan, yang menentukan tetap tanggal keputusan gubernur di wilayah operasi masing-masing.
Kewajiban perusahaan
- Upah minimum adalah batas bawah. Pasal 140 ayat (1) menegaskan ia berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Di atas itu, rujukannya struktur dan skala upah.
- Menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. Pasal 146 kini merinci kriterianya, dan Pasal 147 mengancam sanksi administratif sampai pembatasan kegiatan usaha.
- Upah minimum sektoral provinsi kini wajib ditetapkan gubernur. Periksa apakah bidang usaha Anda terdampak, karena angkanya berbeda dari upah minimum wilayah.
- Dilarang membayar di bawah upah minimum (Pasal 140 ayat 5), dengan ancaman pidana Pasal 288.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa kenaikan UMP 2027?
Belum ada angkanya. Hitungannya baru bisa dilakukan setelah inflasi, pertumbuhan ekonomi provinsi, dan nilai indeks ditetapkan. Angka yang beredar masih usulan.
Perusahaan saya belum sanggup. Apakah boleh menunda?
Menunda tidak. Tetapi undang-undang baru membuka hal yang sebelumnya tidak ada: Pasal 140 ayat (6) sampai (8) memungkinkan perusahaan yang belum mampu mengajukan permohonan perkecualian upah minimum kepada gubernur, didahului kesepakatan bipartit dan audit eksternal yang wajib dilampirkan. Tanpa penetapan gubernur, membayar di bawah upah minimum tetap melanggar. Sanksi dan jalurnya kami bahas di gaji di bawah UMP.
Apa yang berubah karena undang-undang baru?
Kebutuhan hidup layak kembali menjadi dasar penetapan, lembaga statistik wajib menyurveinya, batas atas indeks naik menjadi 1, dan upah minimum sektoral provinsi menjadi kewajiban gubernur. Rinciannya di pengupahan setelah UU 27/2026.
Apakah upah minimum kabupaten/kota boleh lebih rendah dari provinsi?
Tidak. Pasal 137 ayat (5) menyatakan angkanya harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi.
Siapkan sebelum angkanya keluar
Waktu terbaik meninjau skema pengupahan adalah sebelum penetapan terbit, ketika ruang penyesuaian masih ada. Untuk perusahaan, audit kepatuhan ketenagakerjaan memetakan kewajiban yang sering terlewat.
Bagi pekerja, simpan slip gaji dan surat pengangkatan Anda. Dua dokumen itulah yang dipakai menghitung selisih bila upah Anda ternyata di bawah ketentuan, dan jauh lebih sulit dikumpulkan setelah hubungan kerja berakhir.
IHW Lawyer dapat memeriksa struktur dan skala upah Anda terhadap UU 27/2026, menilai apakah permohonan perkecualian layak ditempuh, dan menyiapkan langkah bila penetapan nanti menuntut penyesuaian besar. Hubungi kami melalui WhatsApp dengan menyebutkan jumlah pekerja dan provinsi tempat usaha Anda.
Disusun berdasarkan keadaan hukum per 13 November 2026, dibaca dari naskah UU 27/2026, PP 36/2021, PP 51/2023, dan PP 49/2025. Peraturan pelaksana UU 27/2026 belum terbit.
