UU Ketenagakerjaan Baru 2026: UU 27/2026 dan Apa yang Berubah

UU Ketenagakerjaan Baru 2026: isi rancangan dan aturan yang sudah berlaku sejak Putusan MK 168

Catatan pembaruan 11 November 2026. Versi sebelumnya dari tulisan ini menyatakan undang-undang baru sudah disahkan tetapi belum diundangkan dan belum bernomor, serta merangkum isinya dari pemberitaan karena naskah resminya belum tersedia. Pernyataan itu keliru. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Seluruh isi tulisan ini telah disusun ulang dari naskah undang-undangnya.

Sudah berlaku sejak 28 Oktober 2026

Pasal 313 menyatakan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tidak ada masa tunggu dan tidak ada tanggal berlaku yang ditunda. Sejak 28 Oktober 2026, kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia sudah berganti.

Pasal 311 mencabut UU 13/2003 seluruhnya, berikut bagian klaster ketenagakerjaan dalam Lampiran UU 6/2023 yang dulu mengubahnya lewat Cipta Kerja. Rinciannya dibahas dalam tulisan tentang apa yang dicabut dan apa yang masih hidup.

Perlu dipahami, ini bukan perubahan atas undang-undang lama melainkan penggantian. Namanya pun bergeser, dari Ketenagakerjaan menjadi Pelindungan Ketenagakerjaan, dan sistematikanya disusun ulang. Konsekuensi praktisnya, hampir semua nomor pasal yang selama ini dikutip dalam dokumen perusahaan dan perjanjian kerja kini berubah.

Empat perubahan yang paling terasa

Hal Sebelumnya UU 27/2026
Jangka waktu PKWT Maksimal lima tahun termasuk perpanjangan, menurut aturan pelaksana Cipta Kerja Paling lama 2 tahun, hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun
Bidang alih daya Enam bidang menurut Permenaker 7/2026 Empat kegiatan jasa penunjang, ditetapkan di tingkat undang-undang
Sanksi alih daya menyimpang Hanya sanksi administratif Status hubungan kerja beralih demi hukum kepada perusahaan pengguna
Pengawasan ketenagakerjaan Di pemerintah daerah provinsi Beralih ke pemerintah pusat, dengan masa peralihan dua tahun

PKWT kembali dibatasi dengan struktur yang tegas

Pasal 82 ayat (1) menyatakan PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ayat (2) kemudian membatasi jangka waktunya paling lama dua tahun, dan hanya dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

Artinya total maksimalnya empat tahun, dengan struktur yang pasti. Ini berbeda dari pengaturan di bawah Cipta Kerja yang memakai batas total tanpa membatasi jumlah perpanjangan dengan cara yang sama.

Ayat (3) menambahkan kewajiban yang mudah terlewat: pemberi kerja yang bermaksud memperpanjang PKWT wajib memberitahukannya secara tertulis. Pemberitahuan lisan tidak memenuhi ketentuan ini. Bagi perusahaan yang terbiasa memperpanjang kontrak secara informal, kebiasaan itu kini menyimpan risiko tersendiri bila kemudian dipersoalkan.

Perlu dicatat, Pasal 91 menyerahkan ketentuan lebih lanjut tentang PKWT kepada Peraturan Pemerintah. Peraturan itu belum terbit, dan undang-undang memberi waktu satu tahun untuk menetapkannya. Sampai saat itu, ketentuan PKWT dalam PP 35/2021 hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Alih daya: empat bidang dan sanksi yang kembali

Pasal 95 ayat (2) menegaskan pekerjaan yang dialihdayakan harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Ayat (3) merincinya menjadi empat: pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengaman, dan penyediaan angkutan bagi pekerja.

Yang paling berisiko bagi perusahaan ada di Pasal 98. Jika pekerja alih daya dipakai pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, status hubungan kerjanya beralih demi hukum kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Sanksi ini pernah ada di UU 13/2003, hilang lewat Cipta Kerja, dan kini dihidupkan kembali dengan jalur penegakan yang lebih konkret. Pembahasan lengkapnya ada dalam tulisan tentang aturan outsourcing setelah UU 27/2026.

Badan usaha milik negara mendapat kewajiban tersendiri: pekerjaan yang dialihdayakan harus diserahkan kepada anak perusahaannya sendiri yang berbadan hukum perseroan terbatas, dengan masa penyesuaian satu tahun.

Pengawasan pindah ke pemerintah pusat

Perubahan kelembagaan ini jarang dibahas, padahal berdampak langsung pada ke mana perusahaan dan pekerja berurusan. Pengawasan ketenagakerjaan yang selama ini berada di pemerintah daerah provinsi beralih ke pemerintah pusat, dengan masa peralihan paling lama dua tahun dan rinciannya diatur lewat Peraturan Pemerintah. Selama masa itu, pengawas di provinsi masih menjalankan tugasnya.

Aturan lama masih dipakai untuk perkara yang sudah berjalan

Ketentuan peralihan memisahkan dengan tegas. Gugatan perselisihan hubungan industrial yang sudah terdaftar di pengadilan sebelum undang-undang ini berlaku tetap dinilai dengan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023. Hal yang sama berlaku bagi perkara pidana ketenagakerjaan yang sudah masuk tahap penyidikan.

Sebaliknya, pemeriksaan pengawasan yang masih berjalan dan belum menerbitkan nota pemeriksaan wajib menyesuaikan dengan undang-undang baru. Perjanjian alih daya yang sudah disepakati tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Jadi tanggal menjadi penentu. Bagi pekerja yang sedang berperkara, tanggal pendaftaran gugatan menentukan dasar hukum yang dipakai hakim, termasuk cara menghitung pesangon.

Apa yang sebaiknya dilakukan sekarang

Bagi perusahaan: periksa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama yang masih merujuk pasal UU 13/2003, karena rujukan itu kini menunjuk ketentuan yang sudah tidak ada. Periksa pula jangka waktu PKWT yang sedang berjalan dan pekerjaan nyata yang dilakukan pekerja alih daya di lapangan, bukan sekadar judul pekerjaan di kontrak.

Bagi pekerja: ketahui tanggal-tanggal penting dalam perkara Anda, dan periksa apakah kontrak Anda masih sesuai dengan batas baru. Jika hubungan kerja Anda diakhiri sepihak, langkahnya mengikuti jalur PHK sepihak.

Peraturan pelaksana undang-undang ini belum terbit dan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan. Sampai saat itu, banyak hal masih harus dibaca dengan membandingkan dua lapis aturan sekaligus.