Ringkasan jawaban: PHK tidak boleh dilakukan sesuka hati. Pemberi kerja harus lebih dulu menempuh upaya menghindari PHK, lalu bipartit yang wajib selesai paling lama 30 hari kerja, lalu mediasi atau konsiliasi di Disnaker, dan terakhir Pengadilan Hubungan Industrial. PHK hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, PHK batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali. Selama proses berjalan, upah tetap wajib dibayar meskipun pekerja diskors.
Dipanggil HRD lalu diminta tidak masuk kerja besok, tanpa surat dan tanpa kejelasan pesangon? Situasi seperti ini lebih sering terjadi daripada yang dibayangkan. Kabar baiknya, posisi pekerja justru menguat di bawah undang-undang baru.
Prosedur PHK yang sah menurut hukum
Pasal 228 UU 27/2026 menyusun urutannya, dan urutan itu tidak boleh dilompati.
- Upaya menghindari PHK lebih dulu. Antara lain mengurangi kerja lembur, mengurangi jumlah sif, mengurangi jam atau hari kerja, tidak mengganti pekerja yang pensiun, menyesuaikan upah dan fasilitas pekerja tingkat manajerial, merumahkan pekerja tetap secara sementara atau bergiliran, serta menawarkan pensiun dini sukarela.
- Alasan harus sah. Pasal 231 memuat 15 alasan PHK, dari huruf a sampai o: penggabungan atau pengambilalihan perusahaan, perusahaan tutup karena rugi dua tahun berturut-turut, tutup karena keputusan pemilik, keadaan memaksa, penundaan kewajiban pembayaran utang, pailit, permohonan pekerja atas pelanggaran pemberi kerja, keadaan ketika lembaga penyelesaian perselisihan menyatakan pemberi kerja tidak melakukan pelanggaran itu lalu pemberi kerja tetap memutuskan PHK, pengunduran diri, mangkir lima hari kerja, pelanggaran setelah tiga surat peringatan, penahanan enam bulan, sakit berkepanjangan melampaui dua belas bulan, usia pensiun, dan meninggal dunia. Efisiensi tidak ada dalam daftar itu.
- Bipartit wajib. Maksud PHK dirundingkan secara musyawarah untuk mufakat, dan perundingan itu harus selesai paling lama 30 hari kerja.
- Bila gagal, lewat lembaga penyelesaian perselisihan. PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya berkekuatan hukum tetap.
Dua ketentuan prosedural lain masih berasal dari PP 35/2021, yang tetap berlaku lewat Pasal 309 sepanjang tidak bertentangan: surat pemberitahuan PHK paling lama 14 hari kerja sebelum PHK atau 7 hari kerja bila masih masa percobaan (Pasal 37), dan hak pekerja membuat surat penolakan beserta alasannya paling lama 7 hari kerja setelah menerima pemberitahuan (Pasal 39).
Senjata terkuat pekerja: Pasal 228 ayat (7)
Inilah ketentuan yang paling perlu Anda ketahui. Pasal 228 ayat (7) menyatakan PHK yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap adalah batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Sebelumnya hal ini merupakan tafsir Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 atas pasal UU Cipta Kerja. Pasal yang ditafsirkan itu sudah dicabut, tetapi isinya tidak hilang. Ia justru naik ke batang tubuh undang-undang, sehingga argumen bahwa putusan MK belum dituangkan dalam peraturan pelaksana tidak lagi tersedia.
Yang benar-benar baru ada di ketentuan pidananya. Pasal 294 mengancam pemberi kerja yang tidak mempekerjakan kembali pekerja menurut Pasal 228 ayat (7) atau Pasal 230 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak kategori III. Bila dilakukan korporasi, dendanya paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Jadi menolak menjalankan putusan bukan lagi sekadar persoalan eksekusi perdata.
PHK yang dilarang dan batal demi hukum
Pasal 230 ayat (1) melarang PHK dengan sembilan alasan: pekerja sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari dua belas bulan, memenuhi kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah, menikah, hamil atau melahirkan atau gugur kandungan atau menyusui, pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di perusahaan yang sama, kegiatan serikat pekerja, mengadukan pemberi kerja atas tindak pidana kejahatan, serta perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
PHK dengan alasan tersebut batal demi hukum, dan Pasal 230 ayat (2) mewajibkan pemberi kerja mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Pelanggarannya masuk ancaman pidana Pasal 294 di atas.
Upah selama sengketa
Pasal 235 mewajibkan kedua pihak tetap melaksanakan kewajibannya selama penyelesaian perselisihan berjalan. Pemberi kerja boleh menskors pekerja yang sedang dalam proses PHK, tetapi dengan tetap membayar upah beserta hak lain yang biasa diterima, sampai penyelesaiannya berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menggantikan Pasal 157A UU 13/2003 yang sudah dicabut.
Langkah hukum menghadapi PHK sepihak
Tahapan penyelesaian perselisihannya tidak berubah. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak dicabut oleh undang-undang baru, dan Pasal 228 ayat (5) justru menunjuk kepadanya.
| Tahap | Yang dilakukan | Batas waktu dan dasar hukum |
|---|---|---|
| 1. Surat penolakan | Tolak PHK secara tertulis dengan alasan | Maks. 7 hari kerja (Pasal 39 PP 35/2021) |
| 2. Bipartit | Berunding dengan perusahaan dan buat risalah perundingan | Maks. 30 hari kerja (Pasal 228 ayat 4 UU 27/2026 dan Pasal 3 UU 2/2004) |
| 3. Pencatatan ke Disnaker | Catatkan perselisihan dengan melampirkan bukti bipartit; pilih konsiliasi atau mediasi | Pasal 4 UU 2/2004 |
| 4. Mediasi | Mediator mengeluarkan anjuran tertulis jika tidak tercapai sepakat | Mediasi maks. 30 hari kerja; anjuran 10 hari kerja; tanggapan 10 hari kerja (Pasal 13 dan 15 UU 2/2004) |
| 5. Gugatan PHI | Ajukan gugatan dengan melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi | Maks. 1 tahun sejak mediasi atau konsiliasi gagal (Pasal 82 UU 2/2004 jo. Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025) |
Jika mediasi berhasil, para pihak membuat perjanjian bersama yang ditandatangani dan disaksikan mediator, lalu didaftarkan di PHI sehingga dapat dieksekusi bila dilanggar (Pasal 13 ayat 1 UU 2/2004). Jika gagal, perkara berlanjut ke pengadilan. Apa yang terjadi setelah gugatan didaftarkan, mulai dari susunan majelis sampai kasasi, kami uraikan di artikel gugatan PHI.
Tiga hal penting pada tahap gugatan:
- Gugatan tanpa risalah mediasi atau konsiliasi wajib dikembalikan hakim (Pasal 83 UU 2/2004).
- Perkara dengan nilai gugatan di bawah Rp150 juta tidak dikenai biaya, termasuk biaya eksekusi (Pasal 58 UU 2/2004).
- Pihak yang tidak menanggapi anjuran mediator dianggap menolak anjuran.
Uraian tambahan tentang tahapan ini tersedia di artikel prosedur pemutusan hubungan kerja.
Tanggal pendaftaran gugatan menentukan dasar hukumnya
Pasal 300 UU 27/2026 memisahkan dengan tegas. Gugatan perselisihan hubungan industrial yang sudah terdaftar di pengadilan sebelum 28 Oktober 2026 tetap dinilai dengan UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023. Yang didaftarkan setelah tanggal itu memakai kerangka baru.
Konsekuensinya nyata pada angka. Faktor pengali pesangon berubah, dan pengali 0,5 kali tidak ada lagi dalam undang-undang baru. Dua pekerja dengan alasan PHK yang sama bisa menerima jumlah berbeda semata karena tanggal pendaftaran gugatannya. Perbandingannya kami uraikan di PHK setelah UU 27/2026.
Apa yang bisa dituntut?
- Dipekerjakan kembali, dan ini kini bertopang pada Pasal 228 ayat (7) serta Pasal 230 ayat (2), dengan ancaman pidana bagi pemberi kerja yang menolak.
- Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai alasan PHK. Cara menghitungnya ada di cara menghitung pesangon PHK.
- Upah selama proses penyelesaian perselisihan yang belum dibayar, berdasarkan Pasal 235.
Jika status Anda pekerja kontrak, perhatikan juga ketentuan uang kompensasi dan batas jangka waktu yang kini berubah, dibahas di PKWT setelah UU 27/2026.
Bukti yang perlu disimpan
Simpan perjanjian kerja, slip gaji, surat peringatan, surat atau pesan PHK, rekaman komunikasi dengan HRD, risalah bipartit, serta bukti bahwa Anda tetap bersedia bekerja. Hindari menandatangani surat pengunduran diri atau perjanjian bersama sebelum memahami isinya; pelajari juga perbedaan hak karyawan yang mengundurkan diri.
Periksa juga besaran upah yang selama ini Anda terima. Membayar di bawah upah minimum adalah tindak pidana tersendiri, terlepas dari sah atau tidaknya PHK, dan kami uraikan di gaji di bawah UMP.
Pertanyaan yang sering diajukan
Perusahaan saya melakukan PHK dengan alasan efisiensi, apakah sah?
Efisiensi tidak ada dalam daftar alasan PHK pada Pasal 231. Jika PHK Anda terjadi pada atau setelah 28 Oktober 2026 dengan dasar itu, dasarnya patut dipersoalkan. Yang tersisa hanyalah penutupan perusahaan yang benar-benar terjadi, atau kesepakatan pengakhiran lewat perjanjian bersama.
Apakah PHK lewat WhatsApp sah?
Tidak. Selain soal bentuk pemberitahuannya, PHK tanpa kesepakatan atau penetapan yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum menurut Pasal 228 ayat (7).
Apakah saya masih digaji selama sengketa PHK?
Ya. Selama penyelesaian perselisihan belum berkekuatan hukum tetap, kewajiban para pihak tetap berjalan, termasuk pembayaran upah, meskipun pekerja diskors (Pasal 235).
Sudah lewat setahun sejak di-PHK, apakah masih bisa menggugat?
Mungkin masih bisa. Setelah Putusan MK 132/PUU-XXIII/2025, tenggat satu tahun dihitung sejak mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, bukan sejak surat PHK diterima.
Di-PHK sepihak? Jangan tanda tangan apa pun dulu. Tim ketenagakerjaan IHW Lawyer dapat menilai keabsahan PHK Anda terhadap UU 27/2026, menyusun surat penolakan, mendampingi bipartit dan mediasi, hingga mengajukan gugatan ke PHI. Perusahaan yang ingin melakukan PHK sesuai prosedur baru juga dapat berkonsultasi dengan kami. Ceritakan kronologi Anda via WhatsApp atau email info@ihwlawyer.com.
Informasi umum, bukan nasihat hukum. Disusun dari naskah UU 27/2026 per 17 November 2026. Peraturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 252 belum terbit.
