PKWT dan PKWTT: Perbedaan, Batas Waktu Kontrak, dan Uang Kompensasi

Ilustrasi perbedaan PKWT dan PKWTT serta uang kompensasi karyawan kontrak
Catatan pembaruan 12 November 2026. Versi sebelumnya menyatakan undang-undang baru belum diundangkan sehingga batas lima tahun masih berlaku. Pernyataan itu keliru. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003 seluruhnya. Seluruh rujukan pasal di sini telah disusun ulang dari naskahnya. Pembahasan perubahannya ada di PKWT setelah UU 27/2026.

Ringkasan jawaban: PKWT adalah kontrak untuk pekerjaan yang tidak tetap, PKWTT adalah hubungan kerja karyawan tetap. Sejak 28 Oktober 2026, PKWT berdasarkan jangka waktu paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun, serta wajib tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Saat berakhir, pekerja berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerjanya. PKWT untuk pekerjaan bersifat tetap demi hukum menjadi PKWTT.

Status karyawan kontrak sering menimbulkan tanda tanya: berapa lama boleh dikontrak, bolehkah ada masa percobaan, dan apa hak saat kontrak selesai? Bagi perusahaan, salah menyusun PKWT bisa berujung sengketa dan kewajiban mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap.

Perbedaan PKWT dan PKWTT

Aspek PKWT (kontrak) PKWTT (tetap)
Jenis pekerjaan Tidak tetap: sekali selesai, sementara, musiman, produk atau kegiatan baru, atau yang sifatnya tidak tetap Bersifat tetap dan terus menerus
Jangka waktu Paling lama 2 tahun, perpanjangan paling banyak 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun, atau sampai pekerjaan selesai Tanpa batas waktu
Masa percobaan Dilarang, dan jika dicantumkan batal demi hukum sementara masa kerja tetap dihitung Paling lama 3 bulan, upah paling sedikit 75% dari upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum
Bentuk Wajib tertulis, bahasa Indonesia dan huruf latin Tertulis atau lisan, jika lisan wajib ada surat pengangkatan
Hak saat berakhir Uang kompensasi Pesangon, UPMK, dan UPH jika di-PHK

Perhitungan hak karyawan tetap yang di-PHK dibahas di artikel cara menghitung pesangon PHK.

Pekerjaan yang boleh menggunakan PKWT

PKWT hanya boleh dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Pasal 87 ayat (1) UU 27/2026 merincinya menjadi lima:

  • pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  • pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama dua tahun;
  • pekerjaan yang bersifat musiman;
  • pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; dan
  • pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Perhatikan poin kedua. Dulu PP 35/2021 memberi lima tahun untuk jenis pekerjaan ini; sekarang undang-undang memotongnya menjadi dua tahun.

Perjanjian kerja harian, termasuk ketentuan bahwa pekerja harian yang bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut berubah menjadi PKWTT, diatur di Pasal 10 dan 11 PP 35/2021. UU 27/2026 tidak mengatur perjanjian kerja harian, sehingga ketentuan itu tetap berlaku lewat Pasal 309.

Batas waktu kontrak: dua tahun dan dua kali perpanjangan

Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026 menentukan jangka waktu PKWT paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun. Totalnya empat tahun. Batas lima tahun yang selama ini dipakai berasal dari Pasal 8 PP 35/2021 dan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan pasal UU Cipta Kerja. Pasal yang ditafsirkan itu sudah dicabut, dan batas lima tahunnya kini bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Pemberi kerja yang bermaksud memperpanjang PKWT wajib memberitahukan rencananya secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir (Pasal 82 ayat 3). Pemberitahuan lisan tidak memenuhi ketentuan ini. Masa kerja pekerja yang kontraknya diperpanjang tetap dihitung sejak awal hubungan kerja. Untuk PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan, kontrak berakhir saat pekerjaan selesai, dan dapat diperpanjang jika pekerjaan belum rampung.

Syarat sah PKWT yang sering dilanggar

  1. Tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin (Pasal 83). PKWT yang tidak dibuat tertulis demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 85). Jika tertulis tetapi tidak memakai bahasa Indonesia dan huruf latin, akibatnya sanksi administratif, bukan perubahan status (Pasal 84).
  2. Tanpa masa percobaan. Masa percobaan dalam PKWT batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung (Pasal 86).
  3. Memuat isi minimum sesuai Pasal 77: identitas para pihak, jabatan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, hak dan kewajiban, jangka waktu, serta tanda tangan. Pemberi kerja wajib menyerahkan satu rangkap kepada pekerja.
  4. Dicatatkan kepada pemerintah paling lambat tiga hari kerja sejak ditandatangani (Pasal 87 ayat 3). PKWT yang sudah dicatatkan dapat diakses oleh pekerja dan pengawas ketenagakerjaan (ayat 4).

PKWT yang tidak memenuhi syarat jenis dan sifat pekerjaan, atau yang dibuat untuk pekerjaan bersifat tetap, demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 87 ayat 5). Jika perusahaan menolak mengakui perubahan status itu, pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat, dengan syarat bipartit sudah gagal atau ditolak dan pemeriksaan pengawas sudah dilakukan (ayat 6).

Cara menghitung uang kompensasi PKWT

Pasal 88 mewajibkan pemberi kerja memberikan uang kompensasi ketika PKWT berakhir, sebesar masa kerja pekerja di perusahaan yang bersangkutan, dan menyerahkan rinciannya kepada Peraturan Pemerintah. Sampai peraturan baru terbit, rumus yang dipakai masih berasal dari Pasal 16 PP 35/2021:

Masa kerja PKWT Rumus Contoh (upah Rp6.000.000)
12 bulan terus menerus 1 bulan upah Rp6.000.000
1 sampai kurang dari 12 bulan (masa kerja : 12) x 1 bulan upah 8 bulan: 8/12 x Rp6.000.000 = Rp4.000.000
Lebih dari 12 bulan (masa kerja : 12) x 1 bulan upah 18 bulan: 18/12 x Rp6.000.000 = Rp9.000.000

Upah yang dipakai adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Untuk usaha mikro dan kecil, besarannya mengikuti kesepakatan para pihak.

Dua batasan perlu dibaca hati-hati. PP 35/2021 mensyaratkan masa kerja paling sedikit satu bulan terus menerus dan mengecualikan tenaga kerja asing. Keduanya berasal dari peraturan pelaksana, sedangkan Pasal 88 tidak menyebut ambang masa kerja maupun pengecualian semacam itu, sehingga posisinya terbuka untuk dipersoalkan.

Jika kontrak diputus sebelum waktunya

Dua kewajiban perlu dipisahkan. Ganti rugi sisa kontrak: pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktunya berakhir wajib membayar ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya kontrak (Pasal 90). Ketentuan ini berlaku dua arah, baik bagi perusahaan maupun pekerja yang mengundurkan diri di tengah kontrak. Uang kompensasi: PP 35/2021 Pasal 17 mewajibkan kompensasi sebesar jangka waktu yang telah dijalani, dan angka itu jauh lebih kecil daripada ganti rugi penuh dalam Pasal 90.

Contoh: Pekerja dengan kontrak 12 bulan dan upah Rp6.000.000 diberhentikan pada bulan ke-8. Berdasarkan Pasal 90, perusahaan wajib membayar ganti rugi sisa empat bulan sebesar Rp24.000.000. Jangan menerima tawaran yang hanya menghitung kompensasi proporsional tanpa menyebut pasal ini.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah perusahaan memperpanjang PKWT berkali-kali?

Tidak. Perpanjangan dibatasi paling banyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun, di atas jangka waktu awal yang paling lama dua tahun. Pekerjaannya juga harus tetap memenuhi syarat PKWT.

Kontrak saya tiga tahun sekali jalan, apakah sah?

Jika ditandatangani pada atau setelah 28 Oktober 2026, jangka waktunya melampaui batas Pasal 82. Untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal itu, UU 27/2026 tidak mengatur secara tegas nasib jangka waktunya, sehingga perlu diperiksa kasus per kasus.

Apa yang terjadi jika karyawan kontrak mengerjakan pekerjaan tetap?

PKWT tersebut demi hukum menjadi PKWTT, sehingga pekerja berstatus karyawan tetap dengan seluruh haknya, termasuk pesangon jika di-PHK. Jalur penegakannya ada di Pasal 87 ayat (6).

Bagaimana jika uang kompensasi tidak dibayar?

Tempuh perundingan bipartit, lalu mediasi di dinas ketenagakerjaan, dan jika gagal, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pemberi kerja yang tidak membayar uang kompensasi juga dapat dikenai sanksi administratif sampai penghentian sementara kegiatan usaha (Pasal 89).

Pastikan kontrak kerja Anda aman secara hukum. Bagi pekerja, kami membantu memeriksa PKWT dan menuntut kompensasi atau ganti rugi yang belum dibayar. Bagi perusahaan, tim ketenagakerjaan IHW Lawyer dapat mengaudit dan menyusun ulang PKWT agar sesuai UU 27/2026. Kirim kontrak Anda untuk ditinjau via WhatsApp atau email info@ihwlawyer.com.

Informasi umum, bukan nasihat hukum. Peraturan Pemerintah pelaksana UU 27/2026 belum terbit dan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan, sehingga sebagian rincian masih dapat berubah.